BANDA ACEH — GETAR Aceh menilai keterlambatan BPJN Aceh dalam menangani Jembatan Enang-Enang telah berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Jembatan yang menjadi jalur strategis itu hingga kini belum menunjukkan progres perbaikan berarti pascabanjir.
Sekretaris Jenderal GETAR Aceh, Teuku Izin, menyebut BPJN Aceh tidak memiliki sense of crisis terhadap kondisi darurat yang dihadapi warga. Menurutnya, jembatan darurat yang ada saat ini tidak layak dan membuat isolasi ekonomi semakin parah.
"Kami melihat tidak ada sense of crisis dari BPJN Aceh. Masyarakat sudah terlalu lama dikorbankan oleh akses jalan yang terputus dan jembatan darurat yang tidak layak. Jika dibiarkan, isolasi ekonomi ini akan semakin memperparah keterpurukan pascabanjir," ujar Teuku Izin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/2026).
GETAR Aceh menilai TNI, khususnya satuan Zeni Konstruksi, memiliki kemampuan teknis, mobilitas tinggi, serta pengalaman membangun jembatan darurat maupun permanen di wilayah bencana. Karena itu, pelibatan TNI dinilai sebagai langkah yang lebih efektif ketimbang menunggu BPJN.
Selain mendesak pengambilalihan proyek oleh TNI, GETAR Aceh juga meminta Gubernur Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BPJN Aceh. Teuku Izin menegaskan bahwa rakyat Aceh butuh aksi nyata, bukan sekadar janji atau peninjauan lapangan yang seremonial.
"Jika BPJN Aceh tidak mampu, mundurlah dan biarkan TNI yang menyelesaikannya demi keselamatan dan konektivitas warga," tegasnya.
GETAR Aceh menekankan bahwa percepatan pembangunan jembatan sangat penting untuk memulihkan aktivitas ekonomi, distribusi logistik, serta mobilitas warga di berbagai wilayah Aceh yang terdampak banjir.