ACEH TIMUR — Penurunan angka kemiskinan sebesar dua persen dalam satu tahun terakhir menjadi catatan awal kepemimpinan Bupati Alfarlaky di Kabupaten Aceh Timur. Persentase warga miskin di wilayah tersebut kini berada di bawah rata-rata provinsi, sebuah pencapaian yang langka bagi daerah pascakonflik dan rawan bencana.
Dua Sektor yang Paling Berperan
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyebut sektor pertanian dan UMKM menjadi motor utama penurunan angka kemiskinan. Program padat karya di kawasan sentra padi Idi Rayeuk dan Peureulak mampu menyerap ribuan tenaga kerja musiman. Sementara itu, pemberian modal usaha tanpa bunga bagi pedagang pasar tradisional ikut menggerakkan roda ekonomi di tingkat kampung.
Bantuan sosial yang disalurkan melalui dana desa juga disebut lebih tepat sasaran setelah dilakukan pemutakhiran data penerima. Dari total 24 kecamatan, sebanyak 12 kecamatan mencatat penurunan signifikan jumlah keluarga miskin ekstrem.
Angka di Balik Penurunan
Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Timur mencatat persentase penduduk miskin turun dari 15,8 persen menjadi 13,8 persen dalam kurun waktu satu tahun. Secara absolut, jumlah warga miskin berkurang sekitar 4.200 jiwa. Penurunan ini terjadi di tengah inflasi pangan yang sempat menyentuh 5,2 persen pada triwulan pertama tahun lalu.
Kepala Bappeda Aceh Timur menyebutkan bahwa sektor perikanan tangkap di kawasan pesisir juga mulai bangkit setelah pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk perbaikan armada nelayan kecil. Lebih dari 300 nelayan di Kecamatan Birem Bayeun dan Rantau Selamat menerima bantuan mesin tempel baru.
Masih Ada Pekerjaan Rumah
Meski angka kemiskinan turun, distribusi pendapatan di Aceh Timur masih timpang. Indeks Gini daerah tersebut berada di angka 0,38, yang berarti kesenjangan antara warga kaya dan miskin masih cukup lebar. Pemerintah daerah menargetkan penurunan kemiskinan hingga satu persen lagi pada akhir 2025 dengan fokus pada daerah terpencil seperti Kecamatan Serbajadi dan Peunaron.
Bupati Alfarlaky dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya keberlanjutan program. Ia meminta seluruh camat untuk melaporkan secara berkala realisasi bantuan sosial agar tidak ada warga miskin yang terlewat dari data penerima manfaat.
Apa Langkah Selanjutnya?
Pemkab Aceh Timur saat ini tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi peta jalan penanggulangan kemiskinan hingga 2029. Sejumlah program padat karya infrastruktur desa dan pelatihan vokasi bagi pemuda pengangguran akan menjadi prioritas. Pemerintah daerah juga menggandeng Baznas dan lembaga filantropi untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi warga lansia dan penyandang disabilitas.
