Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh menyiapkan pembentukan Desk Koordinasi Aceh di bawah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta adanya kelompok kerja (Pokja) khusus yang fokus menangani pembangunan ekonomi untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran di provinsi ujung barat Indonesia itu.
BANDA ACEH — Rapat perdana pembentukan Desk Koordinasi Aceh digelar secara hybrid oleh Kemenko Polkam pada Rabu (19/8/2026). Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayjen TNI Heri Wiranto memimpin langsung rapat tersebut, didampingi Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Ditjen Otda Kemendagri Dr Sumule Tumbo.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. "Desk Koordinasi Aceh ini sangat bagus untuk pembangunan ekonomi Aceh. Kita berterimakasih kepada Bapak Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago," ujarnya.
Fadhlullah menegaskan bahwa pembentukan Desk Koordinasi Aceh merupakan instruksi langsung dari Menko Polkam. Wadah ini dirancang sebagai ruang koordinasi lintas kementerian/lembaga dan Pemerintah Aceh untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta penanganan isu-isu strategis di daerah berstatus otonomi khusus tersebut.
Dalam kesempatan itu, Wagub menyoroti perlunya pokja tersendiri yang mengurusi pembangunan ekonomi. "Sehingga dapat fokus dan kuat dalam membantu Aceh untuk menangani masalah kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan," kata Fadhlullah.
Rapat tersebut menghadirkan perwakilan dari puluhan kementerian dan lembaga. Selain Kemenko Polkam, hadir pula Kemenko Kumham dan Imipas, Kemenko Infrawil, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kemhan, dan Kemenkeu.
Kementerian dan lembaga lain yang terlibat meliputi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kemensetneg, Kementerian PU, Kementerian PKP, Kemenhub, Kemendikdasmen, Kemnaker, BNPB, Kemensos, Komdigi, Bakom RI, TNI, Polri, BIN, BAIS, Kejaksaan RI, BSSN, serta Pemerintah Aceh dan unsur kewilayahan terkait.
Menurut Fadhlullah, dukungan nyaris seluruh kementerian dan lembaga tersebut dapat memacu perkembangan Aceh. "Terutama terkait dengan perkembangan ekonomi Aceh, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan tentu saja termasuk pada penguatan tata kelola Pemerintah Aceh," katanya.
Pada prinsipnya, kementerian dan lembaga menyepakati perlunya penyempurnaan konsep, struktur, keanggotaan, pembagian tugas, serta mekanisme kerja Desk Koordinasi Aceh. Hal ini termasuk penetapan personel dari masing-masing instansi agar pelaksanaannya efektif dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan yang telah ada.
Desk Koordinasi Aceh nantinya diharapkan mampu memperkuat koordinasi, deteksi dini, pencegahan, penanganan, monitoring, dan evaluasi untuk menjaga stabilitas politik-keamanan. Wadah ini juga akan mendukung pelaksanaan kekhususan dan otonomi khusus, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, serta stabilitas politik dan keamanan di Aceh.
Pemerintah Aceh menyatakan kesiapannya dan berharap desk ini segera terbentuk. "Pemerintah Aceh sangat mendukung. Bahkan berterimakasih mendapat dukungan yang sangat luar biasa tersebut," pungkas Fadhlullah.