ACEH — Biaya mahal dari ketidakpastian regulasi kini mulai terlihat dari angka makro. Celios mencatat, untuk menghasilkan tambahan output yang sama, Indonesia membutuhkan tambahan modal hampir dua kali lipat dibandingkan Vietnam. Kondisi ini diperparah dengan masih banyaknya perkara bisnis yang menggantung di pengadilan dan kebijakan yang berubah setelah berjalan.
Analisis Celios yang dirilis baru-baru ini mengungkapkan, tingginya ICOR Indonesia bukan semata soal kekurangan modal, melainkan mahalnya biaya untuk menghasilkan pertumbuhan. Biaya transaksi yang tinggi, korupsi, lemahnya tata kelola, dan ketidakpastian hukum menjadi faktor utama yang memperburuk efisiensi investasi.
Kontras Vonis Aktivis Pati dan Status Tersangka Yuddy Renaldi
Persoalan kepastian hukum tidak hanya soal regulasi, tetapi juga bagaimana hukum diperlakukan terhadap warga biasa dan mereka yang dekat dengan kekuasaan. Di Pati, dua aktivis penolak kenaikan PBB-P2 harus menerima vonis enam bulan penjara. Di sisi lain, Yuddy Renaldi yang berstatus tersangka korupsi senilai Rp223 miliar sejak Maret 2025 hingga kini belum juga ditahan.
Kontras perlakuan ini bukan hanya persoalan rasa keadilan, tetapi menjadi sinyal bagi pelaku usaha tentang risiko hukum yang tidak terprediksi. Ketika hukum dipersepsikan berbeda antara warga biasa dan mereka yang memiliki posisi, perhitungan risiko investasi jangka panjang ikut terdistorsi.
Kebijakan Mendadak dan Gelombang Koreksi Mahkamah Konstitusi
Keputusan ekonomi yang dibuat mendadak juga menjadi pemicu utama pasar kehilangan kepercayaan. Pada Mei 2026, pemerintah memperkenalkan skema ekspor sumber daya alam satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tanpa kejelasan mekanisme kontrak, harga, dan pembayaran. Respons pasar pun negatif: IHSG terkoreksi 3,54% dan aksi jual asing mencapai Rp545 miliar dalam sehari.
Ketidakpastian juga datang dari perubahan norma setelah kebijakan berjalan. Dari 47 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) penting sepanjang 2004–2026 yang diinventarisasi Celios, sebanyak 21 putusan tercatat pada 2025 dan memuat perubahan atau pembatalan norma. Sekitar 34% dari putusan tersebut berkaitan dengan kluster UU Cipta Kerja.
Koreksi MK sejatinya merupakan konsekuensi dari proses legislasi yang elitis. Namun bagi pelaku usaha, setiap perubahan norma yang menjadi dasar investasi berarti perhitungan risiko harus diulang dari awal. Semakin sering aturan berubah, semakin sulit membuat keputusan investasi jangka panjang.
66.725 Perkara Bisnis Menggantung di Pengadilan
Waktu menjadi harga berikutnya yang harus dibayar. Data Celios pada 2026 di 40 Pengadilan Negeri menunjukkan terdapat 66.725 perkara wanprestasi yang masih dalam proses penyelesaian. Bagi perusahaan, perkara yang belum selesai berarti modal, aset, dan keputusan bisnis ikut tertahan.
Ketidakpastian hukum tidak selalu membuat investor pergi. Dalam banyak keadaan, pilihan yang lebih rasional adalah menunda keputusan sampai kebijakan dan risikonya lebih jelas. Selama keputusan itu ditunda, modal belum berubah menjadi tambahan produktivitas.
Modal Cenderung Menumpuk di Daerah dengan Risiko Hukum Rendah
Kepastian hukum juga menjadi faktor penentu konsentrasi investasi. Analisis distribusi investasi 2025 di 38 provinsi menggunakan gini coefficient menunjukkan modal tidak tersebar merata. Dalam kondisi ketidakpastian, modal memiliki kecenderungan memilih wilayah yang risiko hukumnya dan iklim usahanya lebih mudah diprediksi.
Daerah yang lemah dalam kepastian hukum menghadapi tantangan tambahan untuk menarik modal, meskipun memiliki sumber daya atau infrastruktur yang memadai. Sebaran investasi yang timpang ini pada akhirnya memperlambat pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.
