BANDA ACEH — Rencana pembukaan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Krueng Geukuh, Aceh Utara, dengan Penang, Malaysia, memasuki tahap konkret. Pemerintah Aceh mengarahkan PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai pelaksana layanan, sebuah langkah yang dinilai memberi fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan rute strategis ini.
Keputusan ini mengemuka dalam rapat yang dipimpin Plt Sekda Aceh Taufik di ruang kerjanya, Jumat (28/8/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan T Robby Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Darma.
Mengapa PT PEMA yang Ditugaskan?
Penunjukan BUMD sebagai operator bukan tanpa alasan. Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal menjelaskan, status PT PEMA sebagai badan usaha milik daerah memungkinkan terciptanya pola kerja sama bisnis yang lebih luwes.
"Penunjukan PT PEMA sebagai pelaksana layanan dinilai dapat memberikan ruang yang lebih fleksibel dalam menjalankan program tersebut. Sebagai BUMD, PT PEMA dapat menjalin kerja sama dengan pelaku usaha maupun investor melalui pola bisnis business to business," kata Faisal dalam rapat tersebut.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap memegang kendali atas aspek-aspek vital operasional. Tarif, jadwal pelayaran, hingga prioritas jenis muatan akan diatur langsung oleh Pemerintah Aceh melalui peraturan gubernur yang tengah disusun.
Target Pengajuan Proposal Kapal 31 Agustus
Langkah pertama yang harus dieksekusi PT PEMA adalah mengajukan proposal kebutuhan kapal kepada Pemerintah Aceh. Proposal tersebut mencakup rencana pengadaan armada, baik melalui mekanisme sewa maupun pembelian.
Batas waktu pengajuan proposal telah ditetapkan, yakni paling lambat 31 Agustus 2026. Setelah dokumen diterima, Pemerintah Aceh dijadwalkan melakukan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri pada 2-3 September 2026 mendatang.
Konsultasi tersebut akan menyasar aspek keuangan daerah dan mekanisme penugasan kepada PT PEMA. "Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI juga kami lakukan untuk mendorong dimulainya perundingan bilateral Indonesia-Malaysia terkait konektivitas Ro-Ro Aceh-Penang," ujar Faisal.
Dukungan Dana dan Penyertaan Modal Disiapkan
Komitmen pemerintah daerah terhadap proyek ini tidak main-main. Dinas Perhubungan Aceh menyatakan siap menyediakan pendanaan dalam bentuk hibah maupun penyertaan modal untuk mendukung penugasan PT PEMA.
Plt Sekda Aceh Taufik menegaskan pentingnya pengawalan ketat terhadap seluruh proses administrasi dan teknis. Ia meminta jajarannya segera membangun komunikasi dengan kementerian terkait untuk mendapatkan rekomendasi penetapan pergub.
"Bangun komunikasi segera dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait di Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme hibah, subsidi atau penyertaan modal serta lakukan konsultasi untuk memperoleh rekomendasi penetapan pergub," tegas Taufik.
Persiapan Paralel: dari Regulasi hingga Muatan
Pemerintah Aceh mengupayakan seluruh kebutuhan pendukung disiapkan secara paralel agar rute ini segera terwujud. Beberapa aspek yang menjadi perhatian utama meliputi:
- Penyelesaian regulasi berupa rancangan peraturan gubernur (Ranpergub) penugasan PT PEMA
- Kesiapan infrastruktur pelabuhan Krueng Geukuh
- Layanan kepabeanan, imigrasi, dan karantina di titik keberangkatan
- Pemetaan potensi dan kesiapan muatan untuk memastikan kelayakan ekonomi rute
Kehadiran jalur Ro-Ro ini diharapkan memperkuat konektivitas Aceh dengan Malaysia, sekaligus membuka peluang baru bagi perdagangan dan mobilitas warga kedua negara. Rute Krueng Geukuh-Penang dinilai strategis karena memangkas waktu tempuh dibandingkan jalur darat melalui Medan atau jalur laut melalui Belawan.
