ACEH — Mobil berharga di bawah Rp 300 juta menyumbang sekitar 60 persen dari total penjualan kendaraan di Indonesia. Gaikindo menilai segmen inilah yang paling perlu digenjot lewat insentif fiskal dan nonfiskal, bukan mobil listrik berharga tinggi. Dari sekitar 800.000 unit penjualan per tahun, hampir 500.000 unit berasal dari segmen tersebut.
Ketua Pengembangan Pasar Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto membeberkan komposisi pasar otomotif nasional dalam program AutoBizz yang ditayangkan CNBC Indonesia. Menurut perhitungan asosiasi, segmen di bawah Rp 300 juta menjadi tulang punggung penjualan, termasuk mobil low cost green car (LCGC) yang dibanderol Rp 100-200 jutaan.
Hampir 500.000 Unit Terjual dari Segmen Bawah Rp 300 Juta
Angka 60 persen bukan klaim tanpa dasar. Jongkie memberi ilustrasi sederhana: bila pasar tahunan mencapai 800.000 unit, sekitar 500.000 unit di antaranya berasal dari mobil-mobil berharga di bawah Rp 300 juta.
"Ini yang paling besar. Itu bahkan mencapai 60 persen dari total penjualan di Indonesia," kata Jongkie, mengacu pada segmen tersebut.
Sebaliknya, segmen atas dinilai terlalu kecil untuk dijadikan tumpuan pertumbuhan. Mobil listrik berharga tinggi, menurut Jongkie, hanya menempati porsi minoritas dan tidak bisa diharapkan menopang volume industri secara keseluruhan.
Daya Beli Jadi Alasan Utama Insentif Perlu Diarahkan ke Bawah
Rekomendasi Gaikindo bertumpu pada realitas daya beli masyarakat. Selama konsumen Indonesia masih berkutat di kisaran harga tersebut, insentif yang menyasar segmen premium berisiko tidak terserap pasar.
"Yang mau diberikan kan justru harus yang ini supaya makin besar. Yang di sini sih jangan dipusingin, ini mah cuma sedikit," ujar Jongkie.
Ia menyebut segmen Rp 300-400 juta sebagai area yang perlu konsentrasi khusus agar ikut tumbuh. Namun prioritas tetap pada kendaraan terjangkau yang menyerap volume terbesar.
Gaikindo Minta Skema Insentif Dibedakan per Jenis Kendaraan
Usulan yang dibahas bersama Kementerian Perindustrian mencakup pembedaan perlakuan antarjenis kendaraan. Mobil listrik murni (BEV), hybrid, plug-in hybrid (PHEV), dan range-extended electric vehicle (REEV) dinilai perlu skema insentif masing-masing agar tidak ada yang tertinggal.
"Tinggal nanti kita exercise, bagaimana, apa, diturunkan berapa, lalu dibedakan BEV dapat begini, hybrid dapat begini. Supaya ini jalan semua. Jadi nggak pincang," kata Jongkie.
Ia menegaskan tujuan akhirnya bukan sekadar mendorong penjualan, tetapi memastikan seluruh lini kendaraan bergerak sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor otomotif.
Usulan Insentif Hybrid Sudah Masuk ke Meja Menteri Perindustrian
Menteri Perindustrian Sarmuji sebelumnya mengungkapkan usulan pemberian insentif untuk mobil hybrid, PHEV, dan REEV, baik berupa fiskal maupun nonfiskal. Besarannya tidak harus setara dengan insentif mobil listrik.
Gaikindo mengaku sudah membahas hal itu langsung dengan Sarmuji. Pertemuan tersebut membahas apakah kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan REEV perlu mendapat insentif serupa.
"Intinya adalah apakah kendaraan hybrid, plug-in hybrid, maupun REEV perlu atau tidak mendapat insentif juga?" ujar Jongkie.
Belum ada keputusan resmi soal besaran maupun cakupan insentif. Pembahasan masih berjalan di tingkat kementerian, dengan Gaikindo mendorong agar segmen di bawah Rp 300 juta tetap menjadi prioritas utama kebijakan.
