BANDA ACEH — Ketua Dek Fad Center Aceh, Nasrul Sufi, menegaskan bahwa posisi Sekda adalah simpul utama pengendalian administrasi dan koordinasi antar-SKPA. Menurutnya, Sekda bukan sekadar administrator pemerintahan, melainkan penggerak utama yang menerjemahkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam kerja birokrasi yang terukur.
“Sekda bukan saja administrator pemerintahan. Sekda adalah penggerak utama birokrasi. Karena itu, Taufik harus mampu memastikan setiap SKPA bekerja dengan target yang jelas, indikator yang terukur, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat,” ujar Nasrul Sufi di Banda Aceh.
Nasrul menilai Aceh tidak kekurangan perencanaan dan program. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada kualitas eksekusi di lapangan. Tantangan terbesar Plt Sekda adalah menjaga ritme birokrasi agar tidak habis energi hanya untuk rapat, disposisi, dan urusan internal semata.
“Jangan sampai energi pemerintahan habis untuk rapat, disposisi, dan urusan internal, sementara persoalan rakyat berjalan tanpa penyelesaian. Birokrasi harus diukur dari hasil, bukan dari banyaknya aktivitas,” tegasnya.
Dek Fad Center mendorong Taufik untuk segera membangun bureaucratic alignment antara visi kepala daerah, perangkat pemerintahan, perencanaan anggaran, dan kebutuhan masyarakat. Seluruh SKPA harus bergerak dalam satu arah, bukan berjalan sendiri-sendiri dengan ego sektoral masing-masing.
Plt Sekda juga dituntut berani melakukan evaluasi objektif terhadap kinerja perangkat daerah. SKPA yang tidak mencapai target harus dievaluasi, sementara aparatur berkinerja baik perlu diberi ruang dan penghargaan. Dengan begitu, prinsip performance-based governance menjadi budaya kerja, bukan sekadar jargon reformasi birokrasi.
Nasrul Sufi mengingatkan agar penunjukan Plt Sekda tidak menjadi sumber friksi baru di lingkungan Pemerintah Aceh. Seluruh aparatur harus menempatkan profesionalisme dan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan birokrasi internal.
“Aceh tidak membutuhkan birokrasi yang sibuk dengan konflik dan tarik-menarik kepentingan. Aceh membutuhkan birokrasi yang bekerja, bergerak cepat, berani mengambil keputusan, dan bertanggung jawab terhadap hasil,” kata Nasrul.
Sejak menerima mandat, Taufik didorong untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan quick wins. Fokusnya harus jelas: memperkuat koordinasi SKPA, mempercepat pelayanan publik, menyelesaikan hambatan program prioritas, memperbaiki disiplin kinerja, serta memastikan anggaran menghasilkan public value.
Agenda reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, penguatan akuntabilitas, dan efisiensi anggaran harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret. Masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang terlihat sibuk, tetapi pelayanan yang cepat dan pembangunan yang menghasilkan manfaat nyata.
Plt Sekda harus menghasilkan perubahan institusional yang nyata. Jika hanya mengganti figur tanpa mengubah cara kerja, pergantian tersebut tidak memiliki arti strategis. Aceh membutuhkan birokrasi yang berlari, dan Taufik harus tancap gas—bukan hanya menjaga mesin pemerintahan tetap hidup, tetapi memastikan mesin itu bergerak menuju kesejahteraan rakyat.