BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam setiap proses pemerintahan. Ia meminta setiap dinas dan biro tidak ragu menyampaikan program serta isu yang ditangani kepada publik, dengan syarat informasi yang disebarkan dapat dipertanggungjawabkan.
Instruksi itu disampaikan Fadhlullah saat memimpin Rapat Koordinasi bersama jajaran SKPA di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (26/8/2026). Dalam kesempatan itu, ia didampingi Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik.
Perhatian khusus disorotkan Wagub kepada instansi yang menangani kebencanaan secara langsung. Ia meminta jajaran tersebut lebih agresif mencari ruang pemberitaan di media agar informasi penanganan bencana sampai cepat ke masyarakat.
"Dalam proses di Pemerintah Aceh, semuanya harus transparan. Silakan bicara di media terkait isu yang ditangani masing-masing SKPA, tetapi semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Khusus SKPA yang menangani bencana, cari ekspos media agar informasi dapat disebarluaskan kepada publik. Zaman sekarang transparansi adalah kunci," ujarnya.
Langkah ini dinilai krusial mengingat informasi yang akurat dan terkini menjadi kebutuhan utama warga saat situasi darurat. Dengan ekspos yang luas, masyarakat dapat memantau perkembangan penanganan bencana secara jelas dan cepat.
Dalam arahannya, Fadhlullah turut mengingatkan seluruh pimpinan SKPA untuk konsisten mengutamakan kepentingan masyarakat dan pembangunan Aceh. Ia menegaskan agar tidak ada ruang bagi kepentingan pribadi maupun kelompok dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Wagub juga meminta setiap kendala yang dihadapi di lapangan segera dilaporkan. Dengan begitu, hambatan pelaksanaan kegiatan bisa dicarikan solusi bersama secara cepat, bukan dibiarkan mengendap.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Sekda Aceh Taufik mengajak seluruh kepala SKPA memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi. Hal ini dinilai menjadi kunci untuk mempercepat realisasi pembangunan Aceh tahun 2026 yang masih memiliki banyak pekerjaan rumah.
"Kita perlu berkolaborasi, berkoordinasi, dan berkomunikasi agar hal-hal yang kita usahakan bersama dapat diselesaikan. Mulai hari ini dan ke depan, kita akan intens berkomunikasi dengan para kepala SKPA agar koordinasi lebih lancar dan pelaksanaan program bisa lebih cepat sesuai dengan yang kita harapkan," kata Taufik.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robby Irza, Asisten bidang Administrasi Umum Sekda Aceh A. Murtala, serta para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.