BANDA ACEH — Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh mencatat realisasi program Kementan untuk memulihkan sektor pertanian pascabencana terus bergerak, tetapi masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dikejar. Hingga akhir Agustus, dari pagu Rp 515,22 miliar, dana yang terserap baru mencapai Rp 272,37 miliar.
Kapoksowil Satgas PRR Aceh Safrizal ZA menegaskan bahwa waktu yang tersisa hingga akhir 2026 semakin sempit. "Realisasi di atas 50 persen hingga akhir Agustus menunjukkan kerja keras semua pihak. Tetapi waktu yang tersisa di tahun 2026 sangat terbatas, sehingga percepatan mutlak diperlukan agar target bisa tercapai," ujarnya, Kamis (27/8/2026).
Pembangunan dan pemulihan irigasi menjadi sektor dengan serapan anggaran tertinggi. Dari pagu Rp 147,47 miliar, dana yang telah digunakan mencapai Rp 110,68 miliar atau 75,1 persen.
Progres fisik jaringan irigasi tersier yang tersebar di 13 kabupaten/kota bahkan telah menyentuh angka 96 persen. Disusul pembangunan irigasi perpipaan di wilayah yang sama yang mencapai 88 persen.
Program optimasi lahan (Opla) untuk memulihkan sawah dengan kerusakan ringan juga menunjukkan perkembangan signifikan. Realisasi anggarannya mencapai Rp 91 miliar dari total pagu, atau sekitar 58,46 persen, yang dikerjakan di 16 kabupaten/kota.
Pelaksanaan program ini melibatkan sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Malikussaleh (Unimal), dan Universitas Samudra (Unsam).
Berbeda dengan Opla, rehabilitasi lahan sawah dengan tingkat kerusakan sedang justru berjalan lebih lambat. Dari total anggaran Rp 200,42 miliar, baru Rp 64,34 miliar yang terealisasi atau sekitar 32 persen.
Kegiatan ini melibatkan kelompok tani bersama TNI di 11 daerah, meliputi Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Pidie Jaya.
Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di 13 kabupaten/kota telah menyerap Rp 6,34 miliar dari pagu Rp 11,66 miliar, dengan persentase realisasi sekitar 54 persen.
Pengerjaan fisik JUT tersebar di Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Timur, Pidie Jaya, Aceh Barat Daya (Abdya), Simeulue, Aceh Tamiang, Aceh Barat, dan Aceh Jaya.
Safrizal meminta perguruan tinggi, kelompok tani, TNI, dan pemerintah daerah mempertahankan koordinasi serta memperkuat sinergi. "Dengan kolaborasi lintas sektor, manfaat program ini akan segera dirasakan petani dan memperkuat ketahanan pangan Aceh," jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan program. "Ini penting, bukan hanya sebagai kewajiban memenuhi keterbukaan informasi publik, tapi dengan transparansi semua pihak bisa ambil bagian dalam kerja percepatan rehab rekon," ujar Safrizal.