ACEH — Pertumbuhan ekonomi Aceh menembus 4,86% secara tahunan pada triwulan II 2026, naik dari 4,09% pada triwulan I. Bank Indonesia bersama Pemerintah Aceh mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi lewat forum ekonomi di Banda Aceh, dengan target realisasi investasi Rp 9,8 triliun.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Chusaini menyebut percepatan pemulihan ekonomi menjadi agenda utama Aceh Economic Forum (AEF) Triwulan III 2026. Forum bertema "Pascabencana Hidrometeorologi: Mendorong Perekonomian Aceh Tumbuh Lebih Cepat, Lebih Resilien, dan Lebih Mandiri" itu digelar di Balee Meuseuraya Aceh, Kamis (22/10), sebagai bagian rangkaian Meuseuraya Festival 2026 yang berlangsung 22-25 Oktober.
AEF sendiri merupakan agenda rutin BI untuk membahas perkembangan ekonomi terkini dan isu strategis daerah. Forum dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah Aceh T Robby Irza, jajaran Forkopimda, perwakilan instansi vertikal dan perbankan, akademisi, serta kalangan media.
Angka pertumbuhan ekonomi Aceh sepanjang 2026 bergerak naik. Setelah 4,09% pada triwulan I, pertumbuhan meningkat menjadi 4,86% pada triwulan II secara year-on-year.
"Pertumbuhan ekonomi kita ini utamanya didorong oleh kinerja sektor pertanian, perdagangan, serta konstruksi, sejalan dengan percepatan proses pemulihan pascabencana," ujar Agus dalam forum tersebut.
Dari sisi pemerintah daerah, T Robby Irza menegaskan pemulihan tidak berhenti pada pembangunan kembali infrastruktur. Pemulihan harus menyentuh mata pencaharian warga, menjaga daya beli, dan membuka lapangan kerja.
"Pemulihan merupakan upaya bersama. Kami berharap dukungan pelaku usaha, perbankan dan Bank Indonesia dalam memperkuat pembiayaan serta jaringan distribusi pangan antardaerah," jelas Robby.
Pemerintah Aceh berharap momentum pascabencana menjadi titik balik transformasi ekonomi agar daerah tumbuh lebih cepat dengan daya tahan lebih kuat.
Diskusi menghadirkan Ekonom Senior Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Anisha Wirasti Cahyaningrum, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas Jayadi, dan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Aceh Rahmadhani. Sesi dipandu Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Muhammad Abrar.
Anisha memaparkan prospek ekonomi global masih tertekan akibat eskalasi perang di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi, ditambah kebijakan moneter global yang lebih ketat. Meski begitu, ekonomi Indonesia dinilai tetap tangguh dengan proyeksi pertumbuhan 2026 pada kisaran 4,9-5,7%.
Inflasi September 2026 tercatat 3,28% secara year-on-year dan masih berada dalam sasaran. BI mempertahankan BI-Rate di 5,75% serta memperkuat kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong penyaluran kredit.
Menurut Anisha, kondisi tersebut membuka peluang bagi Aceh meningkatkan ekspor, terutama komoditas strategis bernilai jual tinggi.
Dari sisi pembangunan, Jayadi menjelaskan sebagian besar layanan dasar pascabencana di Aceh telah pulih. Namun penyelesaian hunian tetap, jembatan daerah, dan penyaluran bantuan masih perlu ditingkatkan.
Bappenas menyoroti kesenjangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Aceh. Intervensi pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah, sementara Rencana Induk pemulihan dimutakhirkan agar tetap relevan dengan kondisi lapangan.
Penyesuaian kebijakan dinilai penting untuk mendorong investasi, dengan mempertimbangkan kombinasi laju pertumbuhan ekonomi dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), indikator efisiensi investasi dalam menghasilkan pertumbuhan.
Rahmadhani memaparkan strategi memperkuat iklim investasi sebagai sumber pertumbuhan jangka panjang. Aceh menargetkan realisasi investasi Rp 9,8 triliun pada 2026.
Arah kebijakan investasi pascabencana difokuskan pada tiga langkah: memulihkan, memperkuat, dan mentransformasikan investasi ke sektor bernilai tambah lebih tinggi. Fokus tersebut mencakup pengembangan hilirisasi, peningkatan ekspor, serta penguatan rantai nilai lokal.
Bagi pelaku usaha dan perbankan, sinyal dari forum ini jelas: pembiayaan dan jaringan distribusi pangan antardaerah menjadi dua area yang paling diminta pemerintah daerah. Sementara investor perlu mencermati empat sektor potensial yang menjadi prioritas DPMPTSP Aceh, sejalan dengan target investasi Rp 9,8 triliun tersebut.