BANDA ACEH — Realisasi penggunaan anggaran tambahan TKD Aceh naik Rp42,24 miliar dalam sepuluh hari. Berdasarkan data TV Monitor P2K Pemerintah Aceh, posisi 16 Oktober 2026 tercatat Rp621,96 miliar atau 37,65 persen, lalu bertambah menjadi Rp664,2 miliar atau 40,20 persen per 26 Oktober 2026. Kenaikan 2,55 poin persentase itu dihitung dari total pagu Rp1.652,1 miliar.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi menyebut peningkatan serapan tidak terlepas dari pemantauan ketat Mualem dan Dek Fadh terhadap pelaksanaan anggaran. Menurutnya, instruksi pimpinan mulai berjalan efektif di lapangan.
Percepatan merupakan tindak lanjut rapat pimpinan di Ruang Rapat P2K-APBA pada 20 Oktober 2026. Rapat dipimpin Wagub Dek Fadh bersama Pj Sekda Aceh Taufik dan diikuti para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Dalam rapat itu, Dek Fadh meminta para kepala SKPA memusatkan perhatian pada penyelesaian hambatan pelaksanaan kegiatan. Agenda yang tidak berkaitan langsung dengan percepatan anggaran diminta ditunda.
“Pak Wagub meminta seluruh SKPA tancap gas mengurai kendala. Percepatan ini mendesak agar infrastruktur pemulihan bencana dapat segera dirasakan manfaatnya dan melindungi masyarakat secara optimal di penghujung tahun ini,” kata Nurlis di Banda Aceh, Selasa (27/10/2026).
Di tingkat provinsi, realisasi anggaran yang dikelola 14 SKPA mencapai Rp341 miliar atau 41,34 persen dari pagu Rp824,8 miliar. Angka itu naik dari sebelumnya Rp323,97 miliar atau 39,28 persen.
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mencatat serapan tertinggi, yakni 98,40 persen. Berikutnya Dinas Pangan 89,45 persen, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh 68,68 persen, Dinas Sosial 62,98 persen, serta Dinas Pengairan 61,38 persen.
Sementara itu, realisasi pada 14 kabupaten/kota mencapai Rp323,2 miliar atau 39,06 persen dari pagu Rp827,3 miliar. Sebelumnya, serapan di tingkat kabupaten/kota tercatat Rp297,99 miliar atau 36,02 persen.
Aceh Selatan mencatat persentase serapan tertinggi sebesar 69,93 persen. Posisi kedua Gayo Lues 66,58 persen, lalu Aceh Tamiang 55,51 persen.
Meski tren naik, Nurlis menegaskan percepatan belanja masih harus ditingkatkan menjelang akhir tahun. Pemerintah Aceh kini memasuki periode curah hujan tinggi Oktober–Desember yang rawan memicu bencana hidrometeorologi.
“Namun, mengingat kita kini memasuki periode curah hujan tinggi Oktober–Desember yang rawan memicu bencana hidrometeorologi, seluruh SKPA dan pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk semakin mempercepat eksekusi belanja langsung,” ujar Nurlis.
Pemerintah Aceh membuka akses pemantauan bagi masyarakat melalui portal TV Monitor P2K. Publik dapat mengikuti perkembangan realisasi anggaran tambahan TKD secara berkala melalui laman tersebut.
Percepatan belanja diarahkan pada kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemulihan pascabencana. Seluruh SKPA dan pemerintah kabupaten/kota diminta menuntaskan hambatan eksekusi sebelum akhir tahun anggaran.