Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan dalam rapat Forkopimda pada Kamis (23/7/2026) muncul dua pandangan: mempertahankan status transisi darurat atau melanjutkan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. “Kedua pandangan ini mempunyai konsekuensinya masing-masing dan berdampak pada aktivitas di lapangan,” ujarnya kepada Serambi, Sabtu (25/7/2026).
Menurut Nurlis, Gubernur Mualem menegaskan penyelesaian bencana ini memerlukan koordinasi terpadu karena selama ini melibatkan banyak elemen, mulai dari Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, jurnalis, influencer, hingga masyarakat.
Dalam pertemuan yang sama, Mualem mengusulkan agar kayu-kayu gelondongan yang terbawa banjir ke perkampungan warga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak. Usulan ini mendapat dukungan dari Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, yang menyatakan siap mengerahkan personel untuk memastikan kayu tersebut hanya digunakan oleh korban bencana dan tidak dibawa keluar lokasi bencana.
“Hanya boleh dibawa oleh masyarakat yang menjadi korban bencana,” pungkas Nurlis menirukan pernyataan Kapolda.
Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan pemukiman permanen, rehabilitasi infrastruktur dasar, sarana transportasi, serta perencanaan wilayah berbasis mitigasi bencana. Sekda Aceh M. Nasir Syamaun telah diinstruksikan untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dalam setiap rapat penanggulangan bencana.
“Mahasiswa juga diajak untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai penanggulangan bencana,” ujar Nurlis Effendi.
Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk mempercepat pelaksanaan rehab-rekon. Komitmen ini mengemuka pada Rapat Koordinasi Penyampaian Kemajuan dan Rencana Program/Kegiatan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (PRRP) Aceh di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Dengan masuknya tahap rehabilitasi, aparat dan masyarakat diharapkan dapat bersiap menghadapi perubahan pola penanganan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Keputusan final status bencana masih menunggu hasil koordinasi antara Gubernur Mualem, Forkopimda, dan Mendagri Tito Karnavian.