ACEH — Video dan foto yang beredar di TikTok justru memicu reaksi penolakan dari warganet. Akun dengan nama "si PAHIT LIDA" mengunggah potret Bahlil dengan narasi yang menyebut rakyat justru meminta harga BBM dinaikkan. Unggahan itu ramai dikomentari, mendapat puluhan tanda suka, dan dibagikan ulang oleh pengguna lain sebelum akhirnya ditelusuri kebenarannya.
Hasil verifikasi Mafindo menunjukkan foto yang dipakai dalam unggahan tersebut tidak ada kaitannya dengan isu BBM. Momen dalam foto adalah saat Bahlil memaparkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk satgas hilirisasi. Tidak ada pernyataan resmi dari Bahlil mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak dalam konteks foto itu.
Kategori konten semacam ini masuk dalam misleading content atau konten menyesatkan. Konteks asli dari sebuah momen sengaja dipelintir untuk membangun narasi palsu yang berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Unggahan tersebut pertama kali terpantau di platform TikTok dan dengan cepat menyebar ke berbagai kanal digital lainnya. Warganet yang menolak isu kenaikan BBM langsung memberikan komentar sinis dan menandai akun tersebut sebagai penyebar informasi tidak valid. Beberapa pengguna lain bahkan membagikan ulang unggahan itu untuk mengingatkan pengikutnya agar tidak mudah percaya.
Fenomena ini menunjukkan betapa cepatnya hoaks menyebar ketika menyangkut kebijakan publik yang sensitif seperti harga energi. Padahal, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Kementerian ESDM yang mengarah pada wacana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat.
Masyarakat diimbau untuk tidak langsung percaya pada informasi yang beredar di media sosial, terutama yang menyangkut kebijakan pemerintah. Klaim yang tidak disertai sumber resmi atau pernyataan langsung dari pejabat terkait sebaiknya diverifikasi terlebih dahulu melalui kanal resmi atau situs pemeriksa fakta.
Tim Mafindo sendiri telah merilis hasil penelusuran lengkap yang menunjukkan bahwa narasi "rakyat minta BBM naik" yang dikaitkan dengan Bahlil adalah tidak berdasar. Foto lama yang digunakan kembali diunggah dengan konteks baru yang keliru, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan publik.