BANDA ACEH — Direktur Flower Aceh Riswati menyampaikan sejumlah persoalan yang masih membelit penanganan bencana banjir di Aceh hampir setahun setelah peristiwa 2025. Dalam diskusi bertajuk "Refleksi Setahun Bencana Hidrometeorologi Aceh dan Sumatera" di Kanto Kupi, Peunayong, Banda Aceh, ia menilai pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan psikososial, hingga pemulihan ekonomi warga terdampak belum tuntas.
Persoalan paling mendasar muncul di lokasi pengungsian. Penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi dinilai belum memenuhi standar memadai bagi kelompok rentan.
Riswati mencontohkan kondisi tempat tidur di pengungsian yang kadang masih dipakai bersama oleh perempuan dan laki-laki. Fasilitas kamar mandi di hunian sementara (huntara) juga belum sepenuhnya responsif gender.
"Sebagai contoh, kondisi tempat tidur yang terkadang masih digunakan bersama oleh perempuan dan laki-laki. Selain itu, fasilitas kamar mandi di hunian sementara (huntara) dinilai belum sepenuhnya responsif gender. Sejumlah kamar mandi bahkan memiliki bagian bawah yang terbuka sehingga berpotensi meningkatkan risiko pelecehan dan kekerasan seksual," katanya.
Kondisi tersebut memperbesar kerentanan perempuan hamil, ibu menyusui, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Kelompok ini menghadapi dampak lebih berat dibandingkan warga lainnya saat banjir berulang.
Riswati juga menyoroti faktor lingkungan yang memperparah risiko banjir. Hampir 80 persen wilayah Aceh Tamiang merupakan perkebunan kelapa sawit sehingga penyerapan air hujan menjadi lebih sulit. Pendangkalan sungai setelah banjir 2025 menambah persoalan.
Dampaknya terlihat ketika hujan yang mengguyur pada 12 Oktober 2026 kembali memicu banjir meski berlangsung singkat. Kejadian itu menunjukkan banjir masih mengancam meski intensitas hujan tidak besar.
Menurut Riswati, penguatan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat desa perlu menjadi perhatian. Kesiapsiagaan berbasis lokal dinilai penting karena warga setempat lebih memahami kondisi wilayah dan kebutuhan mereka.
"Pengalaman bencana sebelumnya menunjukkan bahwa respons negara belum cukup cepat, sementara warga banyak mengandalkan bantuan dari sesama masyarakat untuk menghadapi situasi darurat," jelasnya.
Untuk mendukung evakuasi, Flower Aceh mengusulkan setiap desa yang pernah terdampak banjir bandang dilengkapi perahu atau boat. Sarana itu diharapkan memudahkan warga menyelamatkan diri ketika banjir kembali terjadi.
Riswati menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan penanggulangan bencana. Perempuan berperan besar saat bencana terjadi, tetapi keterwakilan mereka kerap terabaikan dalam pengambilan keputusan.
"Perempuan memiliki hak untuk memimpin untuk pengelolaan bencana dan berkontribusi besar pada saat terjadi bencana, namun ketika ada proses perencanaaan penting, perwakilan kaum perempuan terpinggirkan bahkan hilang, hal ini tidak terlepas dari dari kaum perempuan tidak masuk secara struktural ke perangkat desa," pungkasnya.
Refleksi setahun bencana ini menjadi pijakan bagi Flower Aceh untuk mendorong perbaikan mekanisme perlindungan kelompok rentan. Perbaikan itu mencakup standar fasilitas pengungsian, kesiapsiagaan desa, hingga keterwakilan perempuan di ruang pengambilan keputusan.