BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Kegiatan Masa Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh, Senin (18/5/2026). Rapat digelar di ruang kerja Wakil Gubernur Aceh.
Rakor ini dihadiri Dr Imran selaku Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana wilayah Sumatera/Aceh. Para asisten Sekda Aceh, kepala SKPA terkait, serta pemerintah kabupaten/kota se-Aceh turut mengikuti secara virtual.
Pertemuan bertujuan mengonsolidasi laporan terkait berbagai kendala dalam penyelesaian kegiatan masa transisi pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh.
Empat Persoalan Utama yang Mengemuka
Sejumlah persoalan utama mencuat dalam rapat tersebut. Pertama, sinkronisasi dan validasi data antara pemerintah daerah, BNPB, BPS, dan kementerian/lembaga yang belum terpadu. Akibatnya, percepatan penanganan dan bantuan kerap terhambat.
Kedua, terkait pelaksana, sumber pendanaan, dan kewenangan rehabilitasi serta rekonstruksi infrastruktur prioritas. Jalan, jembatan, tanggul, sungai, irigasi, sekolah, dan fasilitas kesehatan masih membutuhkan koordinasi lebih intensif antar sektor.
Ketiga, penyelesaian hunian tetap (huntap), hunian sementara (huntara), dan jaminan hidup (jadup) yang sebagian masih terkendala administrasi, status lahan, validasi penerima, hingga keterbatasan sarana dasar seperti listrik dan air bersih.
Keempat, perlunya penguatan posko rehabilitasi dan rekonstruksi serta penerapan sistem satu pintu data. Percepatan serapan TKD/APBD dan dukungan afirmatif dari Pemerintah Pusat juga dinilai krusial agar penanganan lebih cepat dan terintegrasi.
Instruksi Wagub: Validasi Data dan Aktifkan Posko
Dalam arahannya, Wagub Fadhlullah meminta seluruh bupati dan wali kota segera menuntaskan dan memvalidasi data BNBA, Jitupasna, huntap, jadup, serta data kerusakan infrastruktur. Tujuannya agar tidak lagi terjadi perbedaan angka antarinstansi.
“Posko rehab rekon agar diaktifkan kembali secara penuh untuk melakukan update harian, percepatan verifikasi lapangan, dan monitoring progres pemulihan,” ujar Fadhlullah.
Wagub juga meminta seluruh daerah menerapkan kebijakan satu data dan satu pintu pelaporan. Langkah ini untuk mempermudah sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat dan Satgas Nasional.
Prioritas Pemulihan: Hunian hingga Akses Pendidikan
Fadhlullah menegaskan, pemerintah daerah harus lebih proaktif mengawal usulan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga. Hal ini agar tidak terjadi keterlambatan penanganan akibat persoalan administrasi dan kewenangan.
Menurutnya, penggunaan anggaran tambahan TKD harus diprioritaskan untuk pemulihan pascabencana sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan kebutuhan utama masyarakat terdampak.
Pemerintah daerah diminta memprioritaskan penyelesaian layanan dasar masyarakat. Mulai dari hunian, jembatan dan akses pendidikan, air bersih dan listrik, irigasi dan sawah, fasilitas kesehatan, hingga bantuan ekonomi bagi warga terdampak.
