BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh, memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (26/8). Dalam arahan langsungnya, ia menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kunci utama mempertahankan legitimasi pemerintah di mata warga.
Dek Fadh meminta setiap pimpinan SKPA tidak lagi bekerja secara tertutup. Setiap program dan persoalan yang ditangani wajib dikomunikasikan kepada publik melalui media, dengan syarat data yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan faktual.
Instruksi Khusus untuk Dinas Kebencanaan
Perhatian khusus disorotkan kepada SKPA yang membidangi urusan kebencanaan. Wagub meminta informasi penanganan bencana disampaikan secara aktif dan berkala, bukan menunggu sorotan publik atau pemberitaan media terlebih dahulu.
"Dalam proses di Pemerintah Aceh, semuanya harus transparan. Silakan bicara di media terkait isu yang ditangani masing-masing SKPA, tetapi semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Zaman sekarang transparansi adalah kunci," tegasnya di hadapan para kepala dinas.
Mengedepankan Kepentingan Masyarakat
Lebih lanjut, Dek Fadh mengingatkan seluruh jajaran birokrasi untuk mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Fokus utama yang harus dipegang adalah kepentingan masyarakat luas dan kelancaran pembangunan Aceh.
Pernyataan ini diamini oleh Plt Sekda Aceh Taufik. Ia mengajak seluruh kepala SKPA untuk memperkuat tiga hal mendasar dalam birokrasi: kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi. Menurutnya, ketiga elemen tersebut menjadi kunci untuk mempercepat realisasi program pembangunan Aceh tahun 2026.
"Kita perlu berkolaborasi, berkoordinasi, dan berkomunikasi agar hal-hal yang kita usahakan bersama dapat diselesaikan," ujar Taufik.
Rapat koordinasi ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh perangkat daerah bahwa era keterbukaan di lingkungan Pemerintah Aceh tidak bisa ditawar lagi. Publik kini memiliki hak yang sama untuk mengetahui progres pembangunan dan penanganan persoalan di daerahnya.
