ACEH — Pemerintah Kota Samarinda memperketat pengawasan pasokan cabai dan distribusi BBM bersubsidi menyusul harga cabai tiung yang menembus Rp91.300 per kilogram serta antrean berulang di sejumlah SPBU. Rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Balai Kota Samarinda meminta perangkat daerah, BUMD, dan instansi terkait memperkuat sinergi agar distribusi tepat sasaran. Warga yang menemukan harga di atas HET atau praktik pengisian BBM berulang dapat melaporkannya ke instansi terkait.
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri memimpin rapat koordinasi internal bersama TPID dan menetapkan dua persoalan utama yang perlu ditangani: ketersediaan serta harga komoditas cabai, dan indikasi modus pengisian BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU.
Seluruh perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan instansi terkait diminta memperkuat sinergi untuk menjaga pasokan pangan, mengendalikan harga, dan memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.
Harga Cabai dan Beras di Atas Acuan
Kepala Bagian Perekonomian Setda Samarinda Nadya Turisna memaparkan sejumlah komoditas masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP). Beras premium merek Bengawan, misalnya, mencapai Rp17.500 per kilogram dari HET Rp15.400 per kilogram.
Cabai segar di pasar tradisional melonjak akibat kendala distribusi. Harga rata-rata cabai tiung menembus Rp91.300 per kilogram, cabai keriting Rp91.000 per kilogram, cabai merah besar Rp73.500 per kilogram, sedangkan cabai rawit berfluktuasi pada kisaran Rp80.000 hingga Rp88.500 per kilogram.
Stok Pangan Samarinda Masih Aman
Stok beras di Samarinda tercatat 5.839 ton, diperkirakan cukup untuk enam bulan ke depan. Minyak goreng aman untuk empat bulan, sedangkan daging sapi dan telur ayam tersedia untuk dua hingga tiga bulan.
Perusda Varia Niaga melaporkan stok ayam beku delapan ton dengan tambahan pesanan 30 ton, bebek 2,5 ton, ikan bandeng 45 ton, serta telur omega 17.000 butir. BUMD ini juga menjajaki pasokan beras medium dari Lamongan dan Sulawesi.
Gerakan Pangan Murah Digelar 21 Oktober
Untuk menjaga keterjangkauan harga, Pemkot Samarinda menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia. Kegiatan dijadwalkan Rabu (21/10) di Kelurahan Loa Buah, bekerja sama dengan Perum Bulog dan difasilitasi Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltim.
Antrean SPBU Dipicu Disparitas Harga
Perwakilan Pertamina Depot Samarinda menjelaskan disparitas harga memicu pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi (Pertamax) ke BBM bersubsidi hingga melonjak 9,6 persen. Kondisi itu diperparah pemangkasan kuota tahunan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas): usulan kuota Kaltim 1.034.972 kiloliter hanya disetujui separuhnya, yakni 508.400 kiloliter untuk 2026.
Sebagai solusi jangka pendek, Pertamina menerapkan operasional 24 jam di SPBU Kusuma Bangsa, Slamet Riyadi, dan Wahid Hasyim, serta merencanakan layanan serupa di kawasan Sungai Siring. Penambahan nozzle akan dilakukan di SPBU Rapak Indah dan Kebaktian.
Indikasi Pengisian Berulang 25-60 Liter per Hari
Pertamina menemukan indikasi penyalahgunaan berupa pengisian BBM berulang dengan volume sekitar 25-60 liter per hari oleh sejumlah kendaraan tak berhak atau "pengetap". Saefuddin meminta data kendaraan tersebut diidentifikasi bersama Dinas Perhubungan dan kepolisian untuk pemantauan langsung di lapangan.
"Jika berlangsung tiga sampai empat hari berturut-turut, ini patut dicermati sebagai modus. Saya minta data kendaraan tersebut diidentifikasi untuk pemantauan bersama di lapangan agar distribusi adil bagi seluruh masyarakat," tegasnya.
Cuaca dan Dampak ke Pertanian
BMKG Samarinda melaporkan kualitas udara sepekan terakhir berada pada kategori tidak sehat akibat sebaran asap dan titik panas dari arah selatan. Awal musim hujan diprakirakan mundur sekitar satu bulan ke awal atau pertengahan November 2026.
Merespons kondisi itu, Saefuddin mendorong Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) lebih aktif mendampingi petani menjaga kesinambungan produksi cabai lokal.
Warga yang menemukan harga di atas HET atau indikasi pengisian BBM bersubsidi berulang dapat melaporkannya ke instansi terkait di lingkungan Pemkot Samarinda. Hindari transaksi melalui calo dan waspadai penipuan yang mengatasnamakan program pemerintah.
