LHOKSEUMAWE — Ratusan keluarga penyintas banjir di Aceh Utara kini tak lagi menumpang di tenda atau rumah kerabat. Sebanyak 104 unit rumah permanen yang dibangun Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Desa Kuala Cangkoy, Kecamatan Lapang, telah resmi dihuni.
Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muntasir Ramli, mengonfirmasi bahwa seluruh unit sudah ditempati sebelum Lebaran. “Alhamdulillah untuk saat ini rumah yang dibangun Kemenko Polkam untuk korban bencana banjir akhir November 2025, telah dihuni sebelum Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah,” katanya dari Banda Aceh, Senin.
Pemerintah daerah tak berhenti di 104 unit itu. Muntasir menyebutkan, saat ini masih berlangsung pembangunan 500 unit huntap lainnya oleh Yayasan Buddha Tzu Chi. Proyek besar ini juga diperuntukkan bagi para korban banjir bandang dan longsor yang tersebar di beberapa titik kabupaten.
“Kami juga terus memantau progres pembangunannya dan kami pastikan seluruh bantuan yang dibangun itu akan diisi oleh para penyintas banjir,” ujar Muntasir.
Salah satu kekhawatiran Pemkab Aceh Utara adalah warga menolak direlokasi setelah rumah selesai dibangun. Untuk mengantisipasi hal itu, pendataan calon penerima dilakukan secara akurat dan melibatkan musyawarah dengan masyarakat sejak awal.
“Kita tidak mau setelah dibangun nanti masyarakat ada yang menolak tidak mau direlokasi atau sebaliknya. Jadi semua telah kita sepakati dengan masyarakat sehingga tidak ada lagi persoalan di kemudian hari,” tegas Muntasir.
Pemkab memastikan bahwa setiap penerima huntap adalah warga yang benar-benar kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Data dihimpun langsung dari lapangan oleh tim gabungan desa dan kecamatan.
Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh Utara pada akhir November 2025 menjadi salah satu bencana terparah dalam setahun terakhir di provinsi itu. Ribuan rumah rusak, lahan pertanian terendam, dan akses jalan sempat lumpuh total. Pembangunan huntap menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah agar warga bisa kembali menjalani kehidupan normal.
Dengan dihuninya 104 unit pertama, Pemkab Aceh Utara berharap proses pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat. Seluruh hak penyintas, termasuk akses ke layanan dasar, juga terus dipastikan terpenuhi. “Kami terus berupaya memastikan hak korban penyintas banjir akan diterima sesuai dengan data yang dihimpun secara riil di lapangan,” pungkas Muntasir.