MEULABOH — Pembangunan Rumah Sakit Regional Aceh Barat yang sudah menelan anggaran besar justru terhenti di progres fisik sekitar 50 persen. Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menyatakan akan mengupayakan pertemuan langsung dengan Presiden bersama Bupati Aceh Barat untuk membahas kelanjutan proyek strategis yang melayani tiga kabupaten di kawasan Barat Selatan (Barsela) itu.
Desain Setara Eropa, Tapi Terbengkalai
Dalam kunjungan kerja ke lokasi proyek pada Minggu (17/5/2026), Wali Nanggroe mengaku terkejut dengan kualitas bangunan yang ditemuinya. Ia menilai konstruksi bergaya Eropa itu tidak kalah dengan rumah sakit di Singapura maupun Eropa.
“Saya melihat gedung ini luar biasa, cukup bagus. Konstruksinya bergaya Eropa dan menurut saya tidak kalah dengan yang ada di Eropa maupun Singapura,” kata Wali Nanggroe dalam pernyataan yang dikutip Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris.
Namun di sisi lain, ia mempertanyakan alasan penghentian pembangunan. Menurutnya, kondisi mangkrak berpotensi merusak bangunan jika tidak segera dilanjutkan.
Anggaran yang Dibutuhkan: Rp150 Miliar hingga Rp200 Miliar
Bupati Aceh Barat Tarmizi memaparkan skema pendanaan yang tengah diupayakan. Saat ini, alokasi dari APBA masih dibahas di Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Ia berharap tahun ini tersedia minimal Rp50 miliar agar proyek tidak kembali kosong anggaran.
Pemkab juga mengusulkan skema multiyears dengan dukungan minimal Rp150 miliar saat dana Otonomi Khusus kembali tersedia. “Jika tersedia tambahan sekitar Rp200 miliar lagi, fasilitas IGD, rawat inap hingga poli pelayanan dapat diselesaikan sepenuhnya,” ujar Tarmizi.
Dengan skema itu, RS Regional Aceh Barat ditargetkan mulai berfungsi pada akhir 2028. Rumah sakit ini dinilai strategis karena akan mengurangi ketergantungan masyarakat Barsela terhadap RSUD dr. Zainoel Abidin di Banda Aceh.
Dokumentasi Lengkap Disiapkan untuk Presiden
Wali Nanggroe meminta agar disusun dokumentasi lengkap berupa video dan kronologi pembangunan sejak awal hingga kondisi terkini. Bahan itu akan dibawa saat pertemuan dengan Presiden sebagai dasar permohonan dukungan.
Gagasan RS Regional Aceh Barat sebenarnya telah dirintis sejak era Gubernur Dr. Zaini Abdullah. Kala itu, pihak dari Jerman disebut bersedia memberikan dukungan pembiayaan dan pelatihan tenaga medis dengan standar pelayanan Eropa.
Data Kesehatan Warga Juga Dibenahi
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Tarmizi menyoroti pentingnya validasi data desil masyarakat sebagai dasar penyaluran layanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah membuka pelatihan operator, membentuk posko pengaduan di tingkat gampong, serta melakukan pendampingan perbaikan data.
Capaian perbaikan data saat ini mencapai sekitar 60 persen dan akan dilanjutkan hingga triwulan ketiga. Target penyempurnaan data selesai pada Agustus–September, sehingga data final dapat tersedia pada Oktober. “Validasi data sangat penting agar masyarakat tidak lagi mengalami kendala administratif saat mengakses layanan kesehatan,” kata Tarmizi.
