BANDA ACEH — Kick off GNMA digelar di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Senin (18/5/2026), dan berlangsung serentak secara nasional yang dipimpin langsung Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin. Acara ditandai dengan deklarasi bersama dan penandatanganan komitmen lintas instansi provinsi serta kabupaten/kota se-Aceh.
Remitansi Rp288 Triliun vs 500 PMI Dipulangkan
Dalam sambutannya secara virtual, Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa pekerja migran bukan sekadar angka statistik, melainkan pejuang ekonomi keluarga. Ia merujuk data Bank Indonesia yang mencatat remitansi PMI pada 2025 mencapai Rp288 triliun.
“Dari remitansi yang mereka kirimkan, desa-desa tumbuh, usaha kecil berkembang, dan harapan baru lahir di berbagai daerah,” ujar Mukhtarudin.
Namun, Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah, mengungkapkan kondisi kontras di lapangan. Ia menyebut mayoritas PMI asal Aceh masih memilih jalur nonprosedural. “Kalau berdasarkan data, rata-rata bisa mencapai sekitar 300 ribu per tahun. Jumlah yang bermasalah akibat penempatan ilegal justru lebih banyak dibanding yang berangkat resmi,” kata Siti.
Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat sekitar 500 PMI asal Aceh dipulangkan dari berbagai titik perbatasan dan daerah transit. Negara tujuan didominasi Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang, Jerman, dan kawasan Timur Tengah.
Lima Strategi GNMA: Dari Edukasi Desa hingga Pelibatan Purna PMI
Mukhtarudin memaparkan lima strategi utama GNMA untuk menekan angka migrasi ilegal. Pertama, penyebaran informasi masif. Kedua, mitigasi risiko dan deteksi dini di wilayah rawan. Ketiga, kolaborasi lintas sektor. Keempat, edukasi melalui program desa migran emas. Kelima, pelibatan purna PMI sebagai agen perubahan di komunitas.
“Inilah yang kami sebut brain circulation, ketika migrasi aman mampu melahirkan kemandirian dan kesejahteraan,” katanya.
Kepala Disnaker Aceh: Jangan Tergiur Bujuk Rayu Calo
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husen, menyebut tingkat pengangguran terbuka di Aceh masih mencapai 5,5 persen, diperparah dampak bencana hidrometeorologi. Kondisi ini mendorong banyak warga memilih bekerja ke luar negeri, termasuk ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, hingga Vietnam.
“Aceh saat ini menjadi salah satu daerah pengirim pekerja migran ke luar negeri. Karena itu, kita mendukung migran aman agar masyarakat bekerja secara prosedural, aman dan terlindungi,” kata Akmil.
Ia menyoroti masih maraknya keberangkatan nonprosedural yang berujung persoalan hukum hingga deportasi. “Jangan tergiur bujuk rayu calo. Pastikan resmi, memiliki visa kerja, perjanjian kerja dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Akmil menambahkan, pemerintah bersama BP3MI Aceh akan memperkuat edukasi hingga ke desa-desa. “Sekarang banyak perusahaan ilegal menjanjikan gaji besar tanpa proses. Padahal itu membahayakan pekerja migran kita sendiri,” katanya.
Proses Resmi Kini Mudah, Pemerintah Sediakan Kanal Informasi
Siti Rolijah menegaskan bahwa migrasi aman bukan sekadar slogan. Menurutnya, pemerintah sudah menyediakan kanal informasi dan layanan resmi yang dapat diakses masyarakat. “Sekarang proses resmi itu mudah,” ujarnya.
BP3MI bersama pemerintah daerah juga terus memperkuat pemberdayaan bagi PMI purna melalui pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha. Tujuannya agar para mantan pekerja migran dapat membuka lapangan kerja di daerah asal, bukan justru kembali tergiur bekerja secara ilegal ke luar negeri.
