BANDA ACEH — Fluktuasi harga komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, daging sapi, dan ikan masih menjadi momok bagi warga Banda Aceh, terutama saat momentum hari besar keagamaan. Pemerintah Kota Banda Aceh menilai pengendalian inflasi tidak bisa lagi dilakukan secara parsial.
Kepala Bagian Ekonomi Pemkot Banda Aceh, Harisman, Selasa (19/5/2026), menegaskan bahwa stabilitas harga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen, bukan hanya aparatur sipil negara.
Mengapa Pelaku Usaha dan Gampong Jadi Kunci?
Harisman menyebut, selama ini fluktuasi harga kerap dipicu oleh dua faktor utama: peningkatan permintaan musiman dan gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem. “Pengendalian inflasi memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, distributor, perangkat gampong, hingga masyarakat,” ujarnya.
Dengan melibatkan perangkat gampong, Pemkot berharap deteksi dini kelangkaan barang bisa lebih cepat. Begitu pula dengan distributor dan pelaku usaha, mereka diharapkan tidak menimbun barang saat permintaan melonjak.
Tantangan Cuaca Ekstrem dan Bencana
Selain faktor musiman, Harisman mengingatkan bahwa cuaca ekstrem dan potensi bencana alam di Aceh bisa mengganggu produksi pangan. Gangguan ini, jika tidak diantisipasi, akan langsung berdampak pada harga di pasar tradisional.
Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor diperkuat untuk menjaga kelancaran rantai distribusi. “Pemerintah akan terus hadir dan memperkuat langkah-langkah pengendalian agar stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga,” pungkas Harisman.
Apa Langkah Konkret Pemkot Selanjutnya?
Pemkot Banda Aceh belum merinci bentuk insentif atau sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti menyimpang. Namun, sinergi yang dibangun diharapkan mampu mempercepat respons jika terjadi gejolak harga di pasar.
Langkah ini menjadi krusial mengingat Banda Aceh merupakan pusat distribusi pangan bagi beberapa kabupaten di sekitarnya. Jika harga di ibu kota provinsi tidak terkendali, efeknya akan meluas ke daerah penyangga.
