ACEH — Perintah Presiden Prabowo Subianto untuk merampingkan struktur BUMN dengan memangkas anak dan cucu perusahaan bukan sekadar soal pengurangan jumlah entitas. Tujuan utamanya adalah mempercepat pengambilan keputusan, menaikkan produktivitas, dan menjaga efisiensi perusahaan pelat merah seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
Namun, di balik niat baik tersebut, pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria menyoroti risiko yang lebih dalam. Ia menilai kebijakan ini layak didukung, tetapi ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekadar berapa banyak perusahaan yang dibubarkan atau digabung.
"Yang harus dipertanyakan bukan hanya berapa banyak anak-cucu perusahaan yang dibubarkan atau digabung. Pertanyaan terpenting adalah bisnis dan asetnya akan dipindahkan ke mana dan siapa yang akhirnya mengendalikan bisnis tersebut," ujar Sofyano, Jumat (21/8).
Nasib PDSI dan Patra Logistik: Titik Rawan Pengalihan Aset
Perhatian khusus disorotkan kepada PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) dan PT Pertamina Patra Logistik. Kedua entitas ini dinilai masuk kategori rawan apabila bisnis dan asetnya dialihkan ke perusahaan lain yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh Pertamina.
Kekhawatiran ini muncul karena pengalihan aset ke perusahaan dengan kepemilikan saham campuran, termasuk swasta atau asing, berpotensi menggerus penguasaan negara. Sofyano menegaskan bahwa pembubaran atas nama efisiensi justru bisa menjadi bumerang jika aset strategis jatuh ke tangan pihak non-negara.
"Jangan sampai perusahaan milik negara dibubarkan atas nama efisiensi, tetapi bisnis dan aset strategisnya kemudian masuk ke perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki swasta atau investor asing. Kalau itu terjadi, kita harus menghitung kembali apakah kebijakan tersebut benar-benar memperkuat BUMN atau justru mengurangi penguasaan negara," katanya.
Paradoks Nasionalisme Ekonomi dan Risiko Dilusi Saham
Sofyano juga mengingatkan adanya paradoks dalam kebijakan ini. Di satu sisi, pemerintah gencar menekankan nasionalisme ekonomi dan kewaspadaan terhadap dominasi asing. Namun di sisi lain, konsolidasi aset strategis justru berpotensi mengarah ke perusahaan terbuka atau Tbk yang memiliki pemegang saham swasta.
Penggabungan usaha memang bisa memperbesar skala bisnis dan aset perusahaan penerima. Tetapi jika dilakukan melalui penerbitan saham baru, struktur kepemilikan bisa berubah dan berpotensi menyebabkan dilusi bagi kepemilikan negara.
"Secara bisnis mungkin terlihat lebih besar dan efisien. Tetapi negara harus memastikan bahwa nilai tambah yang berasal dari aset BUMN tidak justru semakin banyak dinikmati pemegang saham non-negara," tegasnya.
Ia menambahkan, "Jangan sampai kita melawan antek asing secara retorika, tetapi tanpa sadar memberikan ruang lebih besar kepada kepentingan non-negara melalui desain korporasi."
Prinsip yang Harus Dipegang dalam Streamlining BUMN
Untuk mencegah dampak negatif, Sofyano mendesak pemerintah dan Danantara untuk memastikan setiap langkah merger atau pengalihan bisnis berpegang pada empat prinsip utama: efisiensi, transparansi, kepentingan nasional, dan penguatan kendali negara. Tanpa keempat prinsip ini, kebijakan streamlining hanya akan menghasilkan jumlah perusahaan yang lebih sedikit tanpa perbaikan fundamental.
"Streamlining harus memperkuat BUMN, bukan sekadar membuat jumlah perusahaan lebih sedikit. Nasionalisme ekonomi harus terlihat dari siapa yang menguasai aset, siapa yang mengendalikan bisnis dan siapa yang menikmati manfaat ekonominya," pungkas Sofyano.
Persoalan ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan energi nasional. Keputusan yang diambil dalam proses streamlining akan menentukan apakah BUMN benar-benar menjadi pilar ekonomi yang mandiri atau justru kehilangan kendali atas aset-aset strategisnya.
