Pemerintah Aceh resmi menyerahkan proposal penetapan minyak nilam sebagai komoditas Sistem Resi Gudang (SRG) kepada Bappebti Kementerian Perdagangan RI di Jakarta. Langkah ini diambil untuk melindungi fluktuasi harga dan meningkatkan kesejahteraan ribuan petani nilam di Aceh, dengan target instrumen ini mulai berjalan akhir tahun 2026.
BANDA ACEH — Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyatakan proposal tersebut telah diserahkan Kepala Disperindag Aceh T Adi Darma dan diterima langsung oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Bappebti, Diah Sandita Arisanti. Prosesi penyerahan turut disaksikan Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM RI, Metty Kusmayantie.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf disebut telah memerintahkan Disperindag untuk mengawal ketat proses penetapan ini hingga tuntas.
Mengapa Minyak Nilam Butuh Skema Ini?
Nurlis menjelaskan bahwa minyak nilam merupakan komoditas unggulan daerah yang kini ekosistemnya dinilai telah lengkap dan siap diintegrasikan ke dalam skema SRG. Instrumen ini sangat dinantikan para petani dan pelaku usaha sebagai penyangga utama ekonomi mereka.
“Ini bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk melindungi dan sekaligus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani nilam,” ujar Nurlis di Banda Aceh, Jumat.
“Instrumen ini sangat dinantikan petani dan para pelaku usaha sebagai penyangga utama ekonomi mereka. Inilah wujud tugas kita dalam melindungi petani melalui instrumen yang ada,” sambungnya.
Respon Bappebti dan Dukungan Kementerian UMKM
Bappebti memberikan respons positif atas inisiatif tersebut. Diah Sandita Arisanti mengapresiasi langkah Pemprov Aceh dan menegaskan komitmen untuk bergerak cepat.
“Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa dijalankan,” katanya menanggapi proposal tersebut.
Di sisi lain, Kementerian UMKM melalui Metty Kusmayantie menyatakan akan memberikan pendampingan khusus untuk ekosistem nilam, termasuk di Aceh. Pendampingan ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Razma Agro Jayana sebagai Holding UMKM Nilam Aceh.
Akses Pembiayaan KUR untuk Petani
Kementerian UMKM juga memfasilitasi penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani dan pelaku usaha nilam di Aceh. Hal ini diharapkan dapat memperkuat modal kerja mereka.
“Ini ibarat gayung bersambut, kami berharap program SRG ini dapat segera terealisasi,” demikian Metty Kusmayantie.
Dengan adanya SRG, petani nilam nantinya dapat menyimpan komoditasnya di gudang terstandar dan memperoleh resi yang bisa diagunkan ke bank untuk mendapatkan pembiayaan. Mekanisme ini diharapkan menahan harga jual saat panen raya dan mencegah kerugian akibat fluktuasi pasar.
