Sikka – “Saya sudah kontak Kepala BRIN, siapa tau mereka punya teknologi apapun untuk mengkonversi air laut itu menjadi tawar. Itu menurut saya akan jauh lebih efektif dan efisien,” ujar Dody Hanggodo dalam Rakor bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, serta jajaran Pemkab Sikka dan seluruh balai Kementerian PU di NTT, Jumat (23/8) malam.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa Kementerian PU tidak hanya mengandalkan perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga menjajaki inovasi teknologi dalam memulihkan akses air bersih pascagempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan pihaknya telah mencari berbagai kemungkinan teknologi untuk membantu mengubah air laut menjadi air tawar sebagai solusi jangka panjang bagi warga setempat.
Menurut Menteri Dody, kondisi geografis Pulau Palue yang relatif kecil dan keberadaan gunung berapi aktif menjadi tantangan tersendiri dalam mencari sumber air bersih. “Saya sudah perkirakan, ini kan pulau tidak terlalu besar, kemudian saya juga terinfokan ada gunung berapi yang lumayan masih aktif, jadi saya sudah bayangkan bahwa itu akan susah mencari sumber air bersih. Tapi kita akan terus upayakan. Nanti kita yang jungkir balik untuk mencari apapun supaya teman-teman kita di Palue itu tetap merasa bagian dari NKRI,” katanya.
Kerusakan infrastruktur air bersih merupakan salah satu dampak terparah pascagempa di Kabupaten Sikka. Dari total 495 prasarana air bersih yang terdampak, sebanyak 481 unit mengalami kerusakan berat. Di Kecamatan Palue, kerusakan terparah terjadi pada Bak Penampung Air Hujan (BPAH) milik masyarakat, sementara infrastruktur Perumda di wilayah daratan yang rusak ringan dan sedang sudah mulai diperbaiki.
Berdasarkan data Kementerian PU dan Pemkab Sikka, sektor pelayanan dasar menjadi yang paling terdampak. Selain air bersih, tercatat 371 prasarana sanitasi ikut rusak, dengan 302 unit di antaranya mengalami kerusakan berat, mayoritas berupa fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) milik warga di Kecamatan Palue.
Percepatan pemulihan infrastruktur dasar ini, kata Menteri Dody, merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat terdampak bencana bisa lekas bangkit dan hidup normal kembali. “Kami melaksanakan ini karena arahan dan dukungan penuh dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita hanya membantu mewujudkan apa-apa yang beliau inginkan, sehingga warga yang terdampak bencana itu bisa secepatnya tersenyum,” tuturnya.
Dengan kombinasi perbaikan infrastruktur sumber daya air dan sanitasi serta penjajakan teknologi konversi air laut menjadi air tawar, Kementerian PU berharap kebutuhan dasar warga Pulau Palue dapat segera pulih. Upaya ini dinilai penting bukan hanya untuk penanganan darurat, tetapi juga demi memastikan solusi infrastruktur yang berkelanjutan bagi masyarakat terdampak gempa.
