BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh menyampaikan komitmen tersebut dalam Rapat Paripurna DPRA Tahun 2026 di Banda Aceh, Kamis (27/8/2026). Momen itu sekaligus menjadi ajang penyampaian jawaban dan tanggapan pemerintah atas pendapat Badan Anggaran DPRA terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2025.
Dek Fadh mengapresiasi masukan serta rekomendasi pimpinan dan anggota legislatif. Menurutnya, kritik dari DPRA merupakan bagian penting dari kemitraan eksekutif-legislatif untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan bersama antara Pemerintah Aceh dan DPR Aceh menjadi dasar keberhasilan pembangunan Aceh. Hubungan harmonis yang bersinergi selama ini semoga dapat terus kita pertahankan untuk mewujudkan pembangunan dan menyejahterakan rakyat Aceh,” ujar Dek Fadh.
Belanja Daerah Terealisasi Rp10,65 Triliun, SiLPA Turun Tipis
Dari sisi belanja, realisasi APBA 2025 mencapai Rp10,65 triliun atau 95,42 persen dari pagu Rp11,16 triliun. Sementara itu, penerimaan pembiayaan terealisasi Rp530,39 miliar atau 100,02 persen dari target Rp530,26 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan Rp59,28 miliar.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tercatat sebesar Rp518,46 miliar. Angka ini turun Rp11,80 miliar dibandingkan SiLPA tahun sebelumnya yang mencapai Rp530,26 miliar.
Pendapatan Asli Aceh Tembus Target, Retribusi Masih di Bawah Pagu
Pendapatan Asli Aceh (PAA) menjadi penopang utama dengan realisasi Rp2,71 triliun atau 100,22 persen dari target Rp2,70 triliun. Penerimaan itu bersumber dari pajak Aceh, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah.
Meski total PAA melampaui target, realisasi retribusi Aceh baru mencapai Rp684,77 miliar atau 96,67 persen dari pagu Rp708,33 miliar. Sebaliknya, lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah justru melonjak hingga 144,92 persen, terealisasi Rp258,73 miliar dari target Rp178,53 miliar.
Banjir dan Regulasi Baitul Mal Jadi Penyebab Belanja Tak Tuntas
Pemerintah Aceh membeberkan sejumlah faktor yang membuat realisasi belanja belum mencapai target. Di antaranya sisa pengadaan barang dan jasa, pekerjaan fisik serta nonfisik yang gagal terealisasi akibat bencana banjir, belum adanya regulasi pembiayaan pada Baitul Mal Aceh, dan keterbatasan pagu anggaran.
Untuk meningkatkan pendapatan ke depan, pemprov akan memperluas basis penerimaan, memperkuat sistem pemungutan dan pengawasan, serta meningkatkan efisiensi administrasi. Penguatan peran unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dan optimalisasi aset juga menjadi prioritas, termasuk pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah.
Dek Fadh menambahkan, pemerintah berkomitmen memperbaiki pengelolaan aset melalui tertib administrasi, pengamanan, sertifikasi, dan optimalisasi aset daerah. Langkah ini sekaligus menindaklanjuti temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Ia mengakui masih ada tantangan pembangunan, terutama dampak bencana hidrometeorologi yang memengaruhi sejumlah program. Pemerintah Aceh akan terus berbenah dan mengoptimalkan kinerja demi memenuhi harapan masyarakat.
