BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menyebut Polri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Ia secara khusus menyoroti pendekatan yang dilakukan Polda Aceh yang dinilainya telah berakar pada budaya lokal.
“Bahkan, saat ini penyebutan Polda Aceh telah dikenal dengan sebutan Polda Aceh Meutuah,” ujar Mualem melalui pernyataan resminya di Banda Aceh, Rabu (1/7/2026).
Filosofi "Polda Aceh Meutuah" dan Kearifan Lokal
Mualem menjelaskan, konsep "Meutuah" mencerminkan integrasi antara kebijakan nasional Polri dengan nilai-nilai budaya dan syariat Islam yang menjadi karakter kuat masyarakat Aceh. Menurutnya, filosofi ini menjadikan kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga pelayan masyarakat yang berorientasi pada kearifan lokal.
“Hal itu menjadi filosofi kepolisian yang berakar pada budaya, berlandaskan syariat, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” katanya.
Kolaborasi Pentahelix Jadi Kunci Pembangunan Aceh
Lebih jauh, Mualem menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yang selama ini diterapkan oleh Polda Aceh. Konsep ini melibatkan sinergi lima unsur utama: pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.
“Sinergi antara pemerintah, termasuk kepolisian, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam pandangan Mualem, persoalan publik yang kompleks tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Ia merinci peran masing-masing elemen: pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, akademisi sebagai penyedia riset dan data ilmiah, dunia usaha sebagai pemasok investasi dan teknologi, masyarakat sebagai representasi kebutuhan publik, serta media sebagai penyebar informasi dan pembangun opini positif.
Harapan: Aceh Aman, Nyaman, dan Tumbuh Ekonomi
Mualem menegaskan bahwa penguatan kerja sama antara Polri dan seluruh pemangku kepentingan harus terus dijaga. Ia optimistis, sinergi yang solid akan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif di Aceh.
“Dengan begitu, Aceh tidak hanya menjadi daerah yang aman, tetapi juga nyaman untuk ditinggali. Kondisi tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini menjadi momentum bagi Pemerintah Aceh untuk memperkuat kemitraan dengan institusi kepolisian dalam menjaga stabilitas daerah pasca-konflik.
