BANDA ACEH — DPRK Banda Aceh dan Pemko Banda Aceh sepakat mengalokasikan anggaran untuk menghidupkan kembali dua ruang terbuka hijau ikonik di pusat kota, yakni Taman Sari dan Taman Putroe Phang. Kesepakatan itu menjadi bagian dari prioritas pembangunan yang dibahas dalam sidang paripurna penandatanganan MoU Rancangan KUA-PPAS APBK Banda Aceh tahun 2027 di Gedung DPRK setempat, Jumat (14/8/2026).
Sidang yang dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, itu turut dihadiri Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal beserta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Wakil Ketua I DPRK Daniel Abdul Wahab dan Wakil Ketua II Musriadi Aswad mendampingi jalannya paripurna tersebut.
Mengembalikan Fungsi Taman sebagai Ruang Interaksi Warga
Irwansyah menegaskan, kebahagiaan keluarga menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan kota. Karena itu, legislatif dan eksekutif memiliki kesepahaman untuk mengembalikan fungsi taman kota sebagai ruang interaksi publik yang berkualitas, bukan sekadar ruang terbuka yang pasif.
“DPRK sepakat telah menganggarkan perbaikan dan penataan kawasan hijau, khususnya Taman Sari dan Taman Putro Phang,” ujar Irwansyah dalam sambutannya.
Menurutnya, kedua taman tersebut diharapkan mampu menjadi pusat interaksi positif masyarakat. Keberadaan taman yang nyaman juga dinilai dapat mempertemukan anak-anak dan orang tua, sekaligus memperkuat kualitas kehidupan sosial warga Banda Aceh.
Aset Kota Pasif Diubah Jadi Panggung Kreatif Anak Muda
Tak hanya merenovasi taman yang sudah ada, DPRK dan Pemko juga sepakat mengubah aset-aset kota yang selama ini terbengkalai atau belum dimanfaatkan secara optimal menjadi ruang terbuka publik. Ruang-ruang tersebut nantinya difungsikan untuk kegiatan masyarakat berskala besar.
“Di sana pula, kita ingin menghadirkan panggung-panggung kreatif sebagai ruang ekspresi bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, kreativitas, dan inovasi secara produktif,” tambah Irwansyah.
Langkah ini diyakini mampu menarik lebih banyak warga berkumpul sekaligus membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk berkembang di area publik.
Perbaikan Jalan dan Normalisasi Drainase Masuk Prioritas
Selain penataan ruang publik, kesepahaman antara DPRK dan Pemko juga menyentuh persoalan mobilitas warga. Peningkatan pemeliharaan dan perbaikan ruas jalan, baik jalan kota maupun jalan gampong, akan menjadi perhatian dalam penganggaran tahun mendatang.
DPRK dan Pemko juga menyepakati perluasan serta percepatan normalisasi drainase di sejumlah kawasan. Langkah ini dinilai krusial sebagai bagian dari upaya mitigasi genangan dan pengendalian risiko banjir, terutama di titik-titik yang selama ini rawan tergenang saat hujan turun.
Dengan berbagai kesepakatan tersebut, DPRK Banda Aceh berharap kebijakan anggaran 2027 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Lebih dari itu, anggaran diharapkan mampu menghadirkan ruang publik yang nyaman, mendukung kreativitas generasi muda, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
